JAMA AH MUJAHADAH

NIHADLUL MUSTAGHFIRIN JATIROTO

Litachsilil jami’il maqoshid min umuriddunya wal akhiroh

Sekretariat : Sokorejo RT.02/05 Kelurahan Jatiroto Kec.Jatiroto Kab.Wonogiri

EDISI.002 /01/I/2017

PERWUJUDAN PRINSIP ASWAJA

Dalam tataran praktis, bahwa prinsip-prinsip ASWAJA dapat terwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut: (Lihat Khitthah Nahdliyah, hal 40-44)

1.       Akidah

a.       Keseimbangan dalam penggunaan dalil ‘aqli dan dalil naqli.

b.      Memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam.

c.       Tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid’ah apalagi kafir.

2.       Syari’ah

a.       Berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Hadits dengan menggunanakan metode yang dapat dipertanggung­jawabkan  secara ilmiah

b.      Akal baru dapat digunakan pada masalah yang yang tidak ada nash yang jelas (sharih/qotht’i).

c.       Dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi-interpretatif (zhanni).

3.       Tasawuf/ Akhlak

a.       Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

b.      Mencegah sikap berlebihan (ghuluw) dalam menilai sesuatu.

c.       Berpedoman kepada Akhlak yang luhur. Misalnya sikap syaja’ah atau berani (antara penakut dan ngawur atau sembrono), sikap tawadhu’ (antara sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan (antara kikir dan boros).

4.       Pergaulan antar golongan

a.       Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing.

b.      Mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda.

c.       Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai.

d.      Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam.

5.       Kehidupan bernegara

a.       NKRI (Negara Kesatuan Republik Indanesia) harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa.

b.      Selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

c.       Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah.

d.      Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengingatkannya dengan cara yang baik.

6.       Kebudayaan

a.       Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. Dinilai dan diukur dengan norma dan hukum agama.

b.      Kebudayaan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima, dari manapun datangnya. Sedangkan  yang tidak baik harus ditinggal.

c.       Dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan (al-­muhafazhatu ‘alal    qadimis shalih wal akhdu bil jadidil ashlah).

7.       Dakwah

a.       Berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

b.      Berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas.

c.       Dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dakwah.